0
0
Penunjukan Ade Armando sebagai Komisaris PLN NP
pondokpapan.com – Pada Rabu, 2 Juli 2025, nama Ade Armando resmi muncul sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP)—subholding strategis sektor kelistrikan milik BUMN PLN. Serah terima jabatan dilakukan keesokan harinya, Kamis (3/7), dan dikonfirmasi langsung oleh Ade saat dihubungi oleh media Jumat (4/7).
Dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terbit awal Juli memuat daftar jajaran komisaris baru, menggantikan susunan lama dan memperlihatkan masuknya nama Ade bersama tokoh lain seperti Edi Srimulyanti sebagai Komisaris Utama. Penunjukan ini langsung mencuri perhatian karena Ade bukan figur profesional kelistrikan, melainkan akademisi dan politisi PSI—yang dikenal vokal dan kritis di ranah publik.
Profil Ade Armando — Akademisi, Aktivis, Loyalis Jokowi
Ade Armando dikenal luas sebagai akademisi UI (S1, S3), pendukung vokal isu Demokrasi, hingga juru bicara PSI sejak 2023. Prestasinya mencakup pendidikan di luar negeri dan pengalaman di media sosial sebagai pengkritik politik tajam.
Namun, sejak bergabung PSI, ia makin tampak mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Di media sosial, ia pernah menyinggung isu politik, termasuk kritik terhadap oposisi dan menyuarakan dukungan kebijakan pemerintah . Langkahnya bergabung di jajaran komisaris BUMN ini membuatnya dinilai sebagai bagian dari loyalis ekosistem Jokowi.
Prestasinya di ranah publik: pernah melaporkan Prabowo, menolak wacana presiden tiga periode, bahkan sempat mengalami pengeroyokan saat demo antiperpanjangan periode. Namun penyebutan dirinya melalui platform PSI dan peran baru di BUMN menambah spektrum pengaruhnya dalam politik dan pemerintahan.
Tugas & Tantangan di PLN Nusantara Power
Sebagai komisaris, Ade bertugas mengawasi kebijakan eksternal, tata kelola perusahaan, serta memastikan integritas operasional. PLN NP memiliki misi besar: mencapai Net Zero Emissions di 2060, mengembangkan energi baru terbarukan, dan menjadi pelopor bursa karbon nasional.
Dalam pidatonya ke media, Ade menegaskan bahwa dia menerima peran ini karena ingin memastikan perusahaan tak terjebak korupsi atau mismanagement—apalagi dengan aset miliaran dolar dan progres energi bersih di tangan . Komitmennya: aktif dalam kebijakan, tidak cuma figuran.
Namun tantangannya nyata: publik skeptis ketika tokoh politik yang masuk BUMN menilai kurang memiliki latar teknik. Banyak komentar di media sosial menanyakan “disiplin ilmunya apa?” dan mempertanyakan profesionalisme jika kursi BUMN diisi berdasarkan loyalitas politik.
Respons Publik dan Kritik di Media
Media mainstream seperti Kompas, Antara, Liputan6, dan Suara menangkap berita ini dengan nuansa berbeda: kampanye profesionalisme vs politik balas budi. Kompas menyoroti profil multitalenta Ade, tapi juga mencatat publisitas di media sosial yang sempat kontroversial .
Antara menyorot Ade sebagai “vokalis pendukung Jokowi” yang kini duduk di kursi BUMN, sementara Suara memuat komentar netizen yang mempertanyakan kecocokan latar belakangnya .
Di media alternatif seperti Democrzy, opini muncul bahwa jabatan ini adalah bagian dari konsolidasi politik, di mana figur seperti Ade kerap diposisikan berdasarkan loyalitas, bukan kompetensi teknis.
Makna Politik dari Penunjukan Ade
Masuknya tokoh PSI yang vokal mendukung pemerintah ke dalam struktur perusahaan listrik negara berarti dua hal: pertama, ekosistem politik Jokowi makin menguat; kedua, BUMN jadi instrumen menguatkan jaringan politik loyalis.
Hal ini bukan fenomena baru: kerap kali komisaris BUMN diisi oleh aktivis politik, akademisi, ataupun relawan—sebuah bentuk patronase atau balas jasa. Publik perlu mencermati: apakah ini berdampak positif karena memperluas perspektif, atau kontraproduktif karena melemahkan profesionalisme?
Ade sendiri menyampaikan komitmen “untuk menjaga PLN NP dari korupsi dan mismanagement”. Namun skeptisisme tetap muncul karena substansi teknis dan energi terbarukan memang butuh kapabilitas dan pengalaman khusus—bukan hanya vokal politik.
Penunjukan Ade Armando komisaris PLN Nusantara Power adalah sinyal politik yang kuat: politisi PSI sekaligus pendukung Jokowi kini duduki kursi strategis di BUMN. Keputusan ini dapat memperkaya tata kelola lewat perspektif baru, tapi tetap menimbulkan pertanyaan soal profesionalisme dan integritas pengawas.
PLN NP kini menghadapi tugas besar: transisi energi, pengelolaan aset ratusan triliun, dan perang terhadap korupsi—semua di bawah pengawasan para komisaris. Apakah kehadiran Ade jadi nilai tambah atau beban politik? Jawabannya akan terlihat dari tindakan nyata, audit, dan hasil operasional perusahaan.
